JAKARTA --- Bola salju persoalan adanya pembantu presiden Joko Widodo yang diduga ambil untung dari bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk pencegahan pandemi Covid-19 mulai membesar. Ini terlihat dengan aksi yang dilakukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang datang ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir karena diduga terlibat dalam bisnis tersebut.
"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama Menteri BUMN, Erick Thohir," ujar Alif Kamal, mewakili PRIMA di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/11).
Namun dikatakan lagi oleh Alif yang mengaku sebagai wakil ketua umum partai itu bahwa mereka tak bisa menemui pejabat humas lembaga tersebut. "Jadi kami cuma melaporkan saja,"tambahnya tanpa menjelaskan secara rinci apakah itu berupa laporan resmi atau sekadar aduan. Meski begitu, mereka telah menerma susat tanda terima laporan itu. Prima meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan dua menteri tersebut dalam bisnis PCR.
Soal bukti, Alif mengatakan, ada banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut.
"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja mereka yang terlibat itu agar KPK bisa menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," tuturnya.
Alif pun mendasarkan dugaan kerugian negara akibat bisnis PCR itu berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW). "Tim kuasa hukum kami yang sudah mendetailkan, tapi yang pasti dari ICW mengatakan ada sepuluhan triliun lebih yang menjadi kerugian dari kasus PCR ini," ujarnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
0 comments:
Post a Comment